SERANG – DPP Partai Golkar telah menentukan sikap politiknya memilih mengusung pasangan Andra Soni dan Achmad Dimyati Natakusumah, sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten pada Pilkada 2024 ini.
Sedangkan di lain pihak, kader Golkar Banten Airin Rachmi Diany terlihat tetap ngotot bahkan memilih kendaraan partai lain yakni PDIP untuk bisa maju menjadi calon gubernur.
Minggu (25/8/2024) kemarin, Airin akhirnya mendeklarasikan diri bersama Ade Sumardi yang juga Ketua DPD PDIP Banten, sebagai pasangan cagub dan cawagub.
Terjadinya perubahan konfigurasi politik di Pilkada Banten saat ini, menurut Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Teguh Aris Munandar, hal ini imbas dari terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mengubah ambang batas dukungan Parpol untuk pencalonan kepala daerah.
MK memutuskan bahwa ambang batas (threshold) dukungan Parpol untuk pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25 persen perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik hasil Pileg DPRD sebelumnya, atau 20 persen kursi DPRD.
Threshold pencalonan kepala daerah dari jalur dukungan partai politik disamakan dengan threshold pencalonan kepala daerah jalur independent atau perseorangan/nonpartai sebagaimana diatur pada pasal 41 dan 42 UU Pilkada.
“Artinya PDIP di Banten bisa mencalonkan sendiri dengan perolehan 14 persen suara pada Pileg 2024 kemarin. Akhirnya deklarasi Airin – Ade Sumardi memaksakan maju meski tanpa dukungan beringin,” ujar Teguh kepada wartawan, Senin (26/8/2024).
Sikap politik Airin yang berbeda dari keputusan partai ini, menurut Teguh juga terkait dengan potret unggulnya hasil survei.
“Kita melihat unggul dalam survei baik popularitas maupun elektabilitas menjadi modal untuk Airin mencalonkan diri. Akan tetapi, belum tentu juga disetujui oleh elit partai politiknya, karena pertimbangannya bukan hanya itu saja, banyak sekali indikatornya untuk menyepakati apabila Airin tetap maju di Pillgub Banten,” ujarnya.
Dikatakan Teguh, keputusan Airin untuk tetap maju sangat menarik. Hal ini membuat loyalitas Airin sebagai kader Partai Golkar dipertanyakan, mengingat arahan dari DPP Partai Golkar untuk tetap sejalan dengan calon gubernur yang didukung oleh Koalisi Indonesia Maju.
“Yang tidak kalah menarik adalah pasca deklarasi Airin-Ade Sumardi apakah klan keluarga tetap akan ikut arahan partai politiknya yaitu Partai Golkar atau malah berbelok dan berkhianat karena tidak mengikui instruksi dan arahan Golkar, serta tetap ngotot untuk maju di Pilgub Banten yang diusung oleh PDIP. Karena kita ketahui bersama yang ikut hadir pada deklarasi tersebut sangat banyak kader Golkar seperti Ketua DPD Partai Golkar Ratu Tatu Chasanah, Ade Rossi yang merupakan anggota DPR RI dari Fraksi Golkar dan masih banyak lainnya,” ungkap Teguh.
Dinilai oleh Teguh, figur Airin merupakan representasi dari sikap keluarga besarnya.
“Melihat jejak sejarah Partai Golkar di Banten sejak jadi provinsi yang selalu dikuasai oleh klan keluarga (Ratu Atut Chosiyah),” tuturnya.
Teguh menambahkan apabila pembelotan Airin dilanjutkan, maka akan ada konsekuensi yang terjadi pada DPD Golkar Banten.
“Sikap berbelok di ujung pendaftaran dengan tetap maju diusung oleh DPD PDIP Banten ini akan menjadi preseden buruk untuk DPD Golkar Banten, yang tentu saja akan membuat DPP Golkar geram dan memberikan sanksi tegas,” jelas Teguh.
“Ini bisa jadi pertaruhan untuk Ketua DPD Golkar Provinsi Banten ke depan, yang bisa memunculkan calon alternatif seperti klan Iskandar yang jelas-jelas dari awal bersikap mengikuti arahan dan sejalan dengan pilihan Koalisi Indonesia Maju di Banten,” imbuhnya.
Terakhir Teguh menyampaikan bahwa sulitnya Airin mendapat dukungan partai, secara tersirat merupakan peringatan dimulainya era baru politik Banten.
“Klan keluarga Banten yang acapkali mendapat banyak dukungan dan selalu menang dari masa ke masa, kali ini memiliki penantang tangguh dengan dorongan hampir mayoritas partai politik. Airin Rachmi Diany ditantang Andra Soni, sosok baru yang didukung penuh parpol-parpol besar termasuk Golkar di Banten. Meskipun keduanya merupakan calon yang sama-sama mengikuti kontestasi Gubernur Banten untuk pertama kalinya, Airin yang memiliki klan keluarga memiliki kakak ipar dan ponakan yang pernah menduduki kursi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, tentu sebutan klan keluarga tidak dapat dihindari,” tutupnya. (*/Rijal)
