PANDEGLANG – Kinerja Bupati dan wakil Bupati Pandeglang, Irna Narulita-Tanto Warsono Arban (Intan) dikritik oleh Akademisi Univeraitas Matlaul Anwar (Unma) Banten, soalnya selama memimpin, Intan belum bisa menuntaskan desa tertinggal di Pandeglang, sebab selama ini dari sebanyak 75 desa tertinggal, yang baru dientaskan hanya sekitar 7-8 desa saja.
Menurut Akademisi Unma Banten, Eko Supriantno, bahwa kepemimpinan bupati dan wakil bupati sekarang baru mampu mampu mengentaskan sekitar 7-8 desa dari sisa sekitar 75 desa tertinggal tersebut. Pertanyaannya adalah, apa yang salah dari pembangunan tersebut.
“Artinya, Intan telah gagal membangun Pandeglang. Sebab pada kenyataannya di lapangan, berbagai persoalan di Pandeglang belum tuntas, mulai dari desa tertinggal, meningkatnya angka kemiskinan, masih banyak ditemukan sekolah yang rusak, jalan rusak, jembatan putus, irigasi yang tidak terawat, warga yang belum menikmati listrik, warga yang belum terjangkau fasilitas kesehatan serta warga yang mengalami gizi buruk,” ungkap Eko, Sabtu (5/5/18).
Kata Eko, berbagai persoalan yang saat ini masih terjadi di Pandeglang, membuktikan bahwa Irna-Tanto bukan tipikal kepala daerah yang inovatif. Akan tetapi tipikal kepala daerah yang sibuk bersandar ke pemerintah pusat. Sehingga hal ini adalah bagian dari rapot merah pemerintahan Irna-Tanto yang gagal total dalam memimpin Pandeglang.
“Tipikal inovatif itu artinya membangun daerahnya dengan kreatifitas dan inovasi yang dimilikinya. Ia “mandiri”, mengatur, dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Dan tidak perlu sering datang ke pemerintah pusat,” katanya
Menurut Eko, pembangunan daerah harusnya tidak lagi terpaku kepada APBN pemerintah pusat, tetapi datang dari suntikan dana para investor swasta yang tertarik berinvestasi di daerah tersebut.
“Perlu diketahui, sistem otonomi daerah itu sudah berjalan lama, namun pemerintah daerah Pandeglang sendiri kelihatannya belum mampu mandiri dan terlalu banyak berkeluhkesah kepada pemerintah pusat, nah di sinilah dibutuhkannya kepemimpinan yang inovasi,” tuturnya
Eko juga menilai, Irna-Tanto juga kurang amazing untuk lari dari ketertinggalan. Padahal seharusnya sadar, bahwa untuk menaikkelaskan Pandeglang harus melalui langkah awal, yaitu membangun dan memperbaiki infrastruktur dasar.
“Untuk program ekonomi kerakyatan, apa yang sudah dilakukan pemerintah Kabupaten Pandeglang, apa potensi unggulan Kabupaten Pandeglang, apa fokus dari RPJMD Pandeglang hingga 2019 dan bagaimana dengan visi dan misi pembangunan Pandeglang, kemana fokus anggaran Pandeglang, seperti apa postur APBD Pandeglang agar ketertinggalan Pandeglang tertutupi,” tambahnya
Menurut asumsi Eko, percepatan desa tertinggal juga bisa karena terhambat ego sektoral OPD dan juga kurangnya koordinasi antar OPD dan stakeholdernya, dan bisa juga karena penanganannya kurang tepat
“Namun bingung dan tidak habis pikir juga, gelontoran dana desa miliaran rupiah oleh pemerintah masih belum banyak juga menyentuh aspek-aspek pemerataan pembangunan di Pandeglang,” ucapnya
Selain itu kata Eko, bisa juga akibat penyaluran dana desa yang terbilang pembagiannya masih sama rata antar desa dan kurang dikondisikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Maka di sinilah sebenarnya tugas Irna-Tanto, harus hadir dan harus terus dievaluasi perkembangan dari setiap desa yang berkategori tertinggal.
“Pembangunan Pandeglang juga seharusnya bertujuan membuat masyarakatnya bahagia, untuk bisa memiliki nilai tambah dan menjadi lebih berdaya dan bukan sekedar menaikkan pendapatan semata,” jelasnya
Tambahnya, melihat fakta kinerja pembangunan daerah Kabupaten Pandeglang yang masih belum menunjukkan kemajuan secara signifikan, sebagaimana diindikasikan dengan masih dikategorikan dan ditetapkannya sebagai daerah tertinggal oleh pemerintah. Maka publik berharap semua pihak terutama Irna-Tanto, DPRD dan stakeholder untuk lebih fokus dan lebih serius mengevaluasi dan mencari solusi dari permasalahan mengapa Kabupaten Pandeglang masih dinyatakan sebagai kabupaten tertinggal.
“Saran saya, Irna-Tanto harus benar-benar sensitif terhadap isu segmen milenial dan isu inovasi yang berbasiskan ekosistem ekonomi digital. Pertama, Intan harus menjadikan segala pendekatan inovatif saat menjalankan kebijakan pembangunan daerah, dalam praktiknya harus mulai mencari celah pemanfaatan teknologi informasi yang berbasiskan ekonomi digital,” terangnya
Selain itu lanjut dia, Irna-Tanto harus mampu meningkatkan pelayanan publik di Pandeglang dengan berbagai inovasi manajerial dan digital. Irna-Tanto juga harus membuka ruang yang sebesar-besarnya kepada pelaku pelaku ekonomi kreatif yang memanfaatkan keunggulan teknologi digital untuk berkembang.
“Oleh karena itu, Irna-Tanto harus menyiapkan regulasi yang adaptif-progresif dan managemen konflik yang mumpuni untuk mengantisipasi ketegangan antara pelaku bisnis inovatif dan bisnis konvensional di Pandeglang dan karena pelaku inovasi rata-rata ada di rentang usia muda, maka Irna-Tanto harus pula sensitif terhadap isu-isu anak muda kekinian dengan memberikan ruang dan apresiasi terhadap kreasi-kreasi muda. Bahkan jika diperlukan, Irna-Tanto bisa lebih banyak melibatkan anak-anak muda dalam setiap kebijakan Pandeglang,” ujarnya. (*/Achuy)
