SERANG– Pemerintah Kota Serang menjadi daerah pertama yang menyalurkan Bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dibanding empat kabupaten/kota lainnya di Banten selain Tangerang Raya. Pada tahap pertama Pemkot Serang menyalurkan sebanyak 50 ribu paket sembako dengan pagu anggaran sebesar Rp10 miliar.
Pada penyaluran hari pertama, hal ini menuai polemik, pasalnya warga beranggapan akan mendapat bantuan sembako senilai Rp200 ribu per kepala keluarga (KK). Tetapi yang diterima hanya 10 kilogram beras, 14 mie instan dan 2 kaleng sarden yang dianggap harga keseluruhan item tidak sampai Rp200 ribu.
Ketua Komisi II DPRD Kota Serang Pujiyanto menanggapi hal tersebut. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukannya, Pujiyanto memastikan bahwa apa yang diterima oleh masyarakat sudah sesuai dengan anggaran dan juga menurutnya tidak ditemukan adanya indikasi permainan dalam penyaluran JPS tersebut.
Ia menjelaskan, pagu Rp200 ribu per KK itu bukanlah nominal utuh yang diterima oleh masyarakat, melainkan sudah terpotong oleh pajak serta keuntungan pihak ketiga atau penyedia barang. Belum lagi ada harga HPS dan juga harga penawaran atau negosiasi.
Selain itu, lanjut Pujiyanto, menurut hasil analisanya, Pemkot menganggarkan pagu Rp200 ribu per KK itu disesuaikan dengan kondisi Pandemi. Dimana, harga barang atau bahan pokok dikhawatirkan tidak normal dan langka.
“Tetapi Pemkot juga harus terbuka supaya ini tidak menimbulkan asumsi yang salah. Harus menjelaskan nilai kontrak untuk tahap pertama dari Rp10 miliar itu berapa, kemudian harga satuan barangnya berapa, kita kan belum tahu. Dan nanti pada rapat kerja Hari Senin lusa hal ini akan kita tanyakan juga ke Dinas Sosial,” papar Pujiyanto kepada awak media di Kota Serang, Jumat (8/5/2020).
Dengan itu Pujiyanto meminta kepada masyarakat agar tidak gaduh dengan memunculkan narasi-narasi yang tidak didasari dengan data dan fakta yang benar. Lantaran kata Pujiyanto, dari mulai penganggaran hingga realisasi penyaluran JPS, pihaknya pun terus melakukan pengawasan. Yang jadi fokus saat ini, adalah memastikan agar penyaluran JPS benar benar tepat sasaran.
“Untuk saat ini kita ingin memberikan kesempatan dulu kepada mereka untuk melakukan pendistribusian. Setelah nanti pendistribusian selesai maka kita akan melakukan rapat evaluasi. Jika memang ada penyalahgunaan, saya akan dorong aparat penegak hukum yang berwenang untuk tegas memberikan tindakan. Tetapi sejauh ini kita belum melihat itu (penyalahgunaan) dan saya yakin, kalaupun ada kelebihan bayar, pasti uangnya akan dikembalikan ke negara,” terangnya.
Selain itu Pujiyanto juga menyampaikan apresiasi terhadap Pemkot Serang. Itu dikarenakan selain telah melakukan percepatan dalam penyaluran bantuan JPS, volume warga terdampak yang terakomodir juga merupakan terbesar dibandingkan daerah lainnya di Banten, yakni mencapai 24 KK pada setiap RT-nya. (*/YS)
